Tumbangnya rezim Demokrasi Terpimpin memunculkan Orde Baru dengan berbagai upaya melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan pada umumnya dan tatanan kehidupan politik. Pembangunanisme menjadi dasar dalam penataan yang memberikan pembenaran terhadap pembinaan politik yang “bebas dari konflik ideologi” dan yang berdasarkan pada pragmatisme, rasionalisme, tertanam dan keahlian praktis atau teknokratis.
Dalam upaya penataaan yang sejalan dengan “pembangunanisme” Orde baru melakukan pembenahan srtuktural untuk (1) menyederhanankan struktur dan komposisi perwakilankepentingan dengan meperkeil peran politik kepartaian dan (2) mengarahkan peran serta masyarakat pada kegiatan menerapkan kebiaksanan. Dalam model ” Korporatisme Negara”saluran-saluran peran serta masyarakat terbatas pada wadah tunggal yang diciptakan oleh pemerintah, seperti KNPI,SPSI,PWI,HKTI,KADIN, dan KORPRI.
Kenaikan harga BBM 400% diikuti oleh naiknya harga barang yang lainnya memenuhi protes dan menimbulkan banyak pertentangan. Militer mulai mengganggu organisasi yang mengganggu pemerintahan. Puncak kecewa mahasiswa terlihat pada aksi protes yang dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974,demontrasi deteksi dominasi asing khususnya Jepang atas ekonomi Indonesia. Sekitar 700 orang ditangkap, 45 orang tetap tahan dan 7 surat kabar di tutupuntuk selamanya. SK 02/1974 yang melarang kegiatan mahasiswa yang bersifat politik di kampus
Awal tahun 1980 merupakan masa sulit bagi gerakan mahasiswa. Birokrasi kmpus mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan mahasiswa seperi DEMA, perpeloncoan, kampus kampus dihapuskan atau di ubah fungsinya tidak lagi mandiri. Partai politik diharapkan dapat ikut mendorong tumbuhnya gerakan yang mendukung demokrasi semakin melemah setelah pada tahun 1973 di ubah menjadi 3 paratai yaitu Golkar, PPP dan PDI. Gerakan yang orientasinya pada akar rumput adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Goverment Association (NGO).