Latar Belakang Sejarah PPKI
Pada Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI di bubarkan oleh Jepang dengan alasan akan segera mempercepat kemerdekaa Indonesia hal ini di sampaikan oleh Gunseikan Mayor Jendral Yamamoto akan diganti menjadi Dokuritsu Junbi Inkai jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Panitia Persiapan Kemerdekaan” atau lebih sering di sebut dengan PPKI.
Anggota PPKI terdiri dari 21 perwakilan, diantaranya yaitu :
- 12 wakil dari Jawa
- 3 wakil dari Sumatra
- 2 wakil dari Sulawesi
- 1 wakil Kalimatan
- 1 wakil Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
- 1 wakil Maluku
- 1 wakil golongan China
Sejarah Pembentukan PPKI ini telah di setujui oleh Jendral besar Terauchi di dallat Vietnam penguasa perang di Asia Tenggara. Tanggal 9 Agustus 1945 Terauchi memanggil Tokoh nasional yaitu Ir. Soekarno, Moh.Hatta dan dr. Radjiman Widiodiningrat untuk melanjutkan tugas PPKI dan mempercepat kemerdekaan.
Tugas PPKI
Setelah PPKI berhasil di bentuk kemudian,PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.
Tugas PPKI
- Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
- Memilih Presiden dan wakil presiden
- Membuat KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
- Menjadikan Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia
Sidang 18 Agustus 1945
- Mengesahkan Undang-Undang 1945.
- Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
- Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang 19 Agustus 1945
- PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.
- Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
- Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.
Sidang 22 Agustus 1945
- Membentuk Komite Nasional Indonesia
- Membentuk Partai Nasional Indonesia
- Membentuk Badan Keamanan Rakyat